Mayoritas Masyarakat Setuju Lulusan Sekolah Kedinasan Wajib Ikut Tes CPNS
Media Berita Surabaya – Usulan agar lulusan sekolah kedinasan wajib mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Juliyatmono, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, yang menilai sistem saat ini tidak adil bagi peserta umum CPNS.
“Mereka sekolah dibiayai negara dan bisa langsung masuk instansi pemerintah, sedangkan masyarakat umum harus bersaing lewat jalur seleksi terbuka,” ujar Juliyatmono dalam diskusi Wawasan Suara Surabaya, Kamis (10/7/2025).
Polling Suara Surabaya: Mayoritas Setuju Usulan DPR
Dalam polling publik melalui program Wawasan Polling Suara Surabaya, mayoritas responden menyatakan setuju:
-
Dari data radio Suara Surabaya, 59 pendengar menyatakan setuju, 51 tidak setuju.
-
Melalui Instagram @suarasurabayamedia, 429 suara (79%) setuju, sedangkan 117 suara (21%) tidak setuju.
Usulan DPR: Sekolah Kedinasan Tak Lagi Jadi Jalur Khusus
Juliyatmono juga mengusulkan agar biaya pendidikan di sekolah kedinasan tidak lagi 100 persen gratis, sehingga mencerminkan keadilan seperti perguruan tinggi negeri lainnya. Menurutnya, transparansi dan kompetisi terbuka harus ditegakkan demi keadilan sosial.
“Ini soal keadilan dan persaingan sehat. Sistem rekrutmen harus setara untuk semua warga negara,” tegasnya.
Pakar Hukum: Tes Wajib Demi Menghapus Kultur Tertutup
Dhia Al Uyun, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, juga menyetujui pemberlakuan tes CPNS bagi lulusan kedinasan. Menurutnya, pendekatan eksklusif di sekolah kedinasan seringkali membentuk budaya tertutup, tidak terbuka terhadap kritik atau perbedaan pendapat.
“Saya sering menemukan lulusan kedinasan enggan membuka ruang diskusi. Ini berbahaya dalam sistem birokrasi,” ujar Dhia yang juga Ketua Serikat Pekerja Kampus.
Ia menyebutkan, meskipun secara data porsi formasi CPNS untuk sekolah kedinasan hanya 1–2 persen. Namun realitasnya akses ke kementerian dan lembaga masih kuat dengan pengaruh jejaring internal (ordal).
Baca Juga : Wawasan Polling Suara Surabaya: Masyarakat Cenderung Tidak Setuju Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Peluang Lebih Adil Bagi Masyarakat Umum
Dhia menilai, dengan sistem baru yang mewajibkan semua lulusan—including sekolah kedinasan—ikut tes terbuka CPNS. Potensi kolusi dan nepotisme dapat pemerintah tekan. Hal ini juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih.
“Membuka kompetisi secara setara berarti membuka ruang meritokrasi, bukan sekadar koneksi,” pungkasnya.
