Blitar – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin meminta pemerintah pusat membatalkan rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 30 persen. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menekan ruang fiskal daerah dan menghambat pembangunan.
Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, menjelaskan APBD Kota Blitar 2025 senilai Rp 940 miliar lebih banyak terserap untuk belanja operasional. Belanja modal hanya menyentuh angka 30 persen.
“Sebagian besar anggaran tersedot untuk gaji, tunjangan ASN, serta biaya operasional kantor. Kalau TKD dipotong, otomatis belanja modal akan semakin tertekan,” ujarnya, Sabtu (tanggal).
Baca Juga : Vaksinasi Campak di Sumenep Terhambat Penolakan
Efisiensi Tidak Signifikan di Belanja Operasi
Ibin menegaskan pemerintah daerah tidak mungkin memangkas belanja gaji ASN. Satu-satunya ruang efisiensi hanya biaya perkantoran, namun nilainya relatif kecil.
“Belanja modal yang justru paling rawan. Padahal pos ini kami gunakan untuk program-program produktif yang mampu meningkatkan PAD,” katanya.
Rencana Selektif dalam Penggunaan Anggaran
Meski menolak pemotongan, Ibin menyatakan Pemkot Blitar tetap harus bersiap. Jika TKD benar-benar dipangkas, pemerintah akan lebih selektif dalam membiayai program.
“Kami hanya akan mendanai kegiatan yang bisa memicu pergerakan ekonomi dan memberi dampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Warga Surabaya Lapor 15 Kasus Pungli,Urus KK dan KTP Dipalak
Tantangan Meningkatkan PAD
Saat ini, PAD Kota Blitar hanya sekitar Rp 200 miliar atau 15–20 persen dari total APBD. Dari angka itu, hampir separuhnya berasal dari rumah sakit daerah yang harus kembali ke kas rumah sakit.
“Ini tantangan berat. Kami harus meningkatkan PAD tanpa membebani warga dengan kenaikan pajak,” tutur Ibin.
