SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan DPR RI segera bertemu dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk membahas sengketa lahan eigendom verponding (EV). Pertamina mengklaim dua bidang lahan besar, yaitu EV 1305 seluas 134 hektare dan EV 1278 seluas 220,4 hektare. Akibatnya, sejak 2010 seluruh administrasi pertanahan warga dibekukan.
Sengketa tersebut mencakup tiga kecamatan: Dukuh Pakis, Sawahan, dan Wonokromo, serta lima kelurahan, yaitu Dukuh Pakis, Gunung Sari, Dukuh Kupang, Pakis, dan Sawunggaling.
Pertamina Siap Menyelesaikan Sengketa dalam Waktu Singkat
Eri menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen menyelesaikan persoalan lahan ini. Ia menegaskan, perusahaan telah menyatakan kesiapannya untuk mempercepat penyelesaian EV tersebut.
“Pertamina berjanji menyelesaikan eigendom secepat mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Eri di Jalan Jimerto, Sabtu (22/11/2025).
Menurut Eri, komitmen itu menjadi harapan besar bagi warga yang selama bertahun-tahun tidak dapat mengurus dokumen pertanahan.
Baca Juga : 20 Ribu Lebih Tiket Persebaya Vs Arema Sudah Terjual
DPR RI Minta Legal Opinion dari Kejati Jatim
Eri menjelaskan bahwa DPR RI membutuhkan legal opinion dari Kejati Jatim untuk memperkuat proses penyelesaian sengketa. Karena itu, pimpinan DPR akan segera melakukan kunjungan resmi.
Ia menambahkan:
“Wakil Ketua DPR RI, Pak Adies Kadir bersama Komisi II dan Komisi VI akan mendatangi Kejati Jatim. Mereka membutuhkan pendapat hukum terkait perkara eigendom di Surabaya,” katanya.
Dengan langkah tersebut, proses penyelesaian sengketa EV diharapkan lebih jelas dan cepat.
Dampak Sengketa: 100 Ribu Warga Menunggu Kepastian
Eri menegaskan bahwa lebih dari 100.000 warga Surabaya terdampak akibat pembekuan administrasi pertanahan selama 14 tahun terakhir. Karena itu, ia sangat berharap proses ini segera mendapatkan keputusan final.
Baca Juga : Sengketa Tanah Eigendom Surabaya
“Saya berterima kasih kepada Dirut Pertamina yang sudah berkomitmen. Semoga penyelesaiannya bisa segera berjalan dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ucapnya.
RDP DPR RI Bahas Akar Masalah Sengketa Eigendom
Pembahasan persoalan lahan eigendom berlangsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Selasa (18/11/2025). Rapat lanjutan kembali digelar Rabu (19/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dan dihadiri:
-
Komisi II dan Komisi VI DPR RI
-
Perwakilan PT Pertamina
-
Kementerian ATR/BPN
-
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
-
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak
-
Perwakilan Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA)
Melalui forum itu, seluruh pihak berupaya mencari solusi konkret agar warga mendapatkan kepastian hukum serta pelayanan pertanahan kembali normal.
